Bengkulu Selatan, LANTANG.co – Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan mengalami pemotongan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pemotongan gaji dan TPP tersebut mengundang protes dari kalangan PNS. Karena pemotongan gaji dan TPP tersebut tanpa ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Salah seorang PNS yang enggan dituliskan namanya mengaku mengetahui adanya pemotongan saat menerima pembayaran gaji dan TPP pada tanggal 1 Oktober 2020 lalu. Setelah diteliti, jika dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya total pemotongan gaji ditambah TPP mencapai Rp 204 Ribu.

“Merasa penasaran, saya ke bank untuk print out buku bank. Ternyata benar adanya pemotongan, gaji saya biasanya Rp 963.900 tapi di tanggal 1 Oktober saya lihat yang masuo cuma Rp 859.307, begitu pula dengan TPP perbulannya Rp 1.425.000 setelah dipotong pajak, kalau untuk 3 bulan seharusnya jumlah yang dibayarkan Rp 4.275.000, tapi TPP yang dibayarkan ke rekening saya cuman Rp 4.155.000,” ujarnya kepada LANTANG.co, Kamis (15/10/2020).

Diceritakannya, pemotongan gaji dan TPP tersebut tidak hanya dialaminya sendiri. Namun juga dialami oleh beberapa rekan sekantornya.

“Kalau memang regulasinya jelas, saya siap dipotong gaji dan TPP. Bukan asal main potong saja. Seharusnya ada pemberitahuan resmi, sosialisasi, pengumuman atau surat edaran, biar kami PNS ini tahu. Kalau seperti ini kami tidak tahu alasan kenapa gaji dipotong,” jelasnya.

Dirinya berharap, kepada instansi terkait, misalnya BPKAD dan/atau BKPSDM agar memberi penjelasan secara resmi.

Dirinya juga menyarankan kepada PNS agar memprint out buku rekening atau rekening koran untuk melihat apakah ada pemotongan gaji dan TPP.

” Kita bayangkan misalkan seluruh PNS se Bengkulu Selatan ini mengalami pemotongan gaji dan TPP sebesar Rp 200 ribu seperti saya. Jika Rp 200 ribu dikalikan sekian ribu PNS se Bengkulu Selatan sudah berapa nominalnya itu. Makanya supaya tidak menimbulkan fitnah dan prasangka, maka Pemda harus memberi penjelasan dan sosialisasi secara resmi,” harapnya.

Menurutnya pula, adanya pemotongan gaji dan TPP secara sepihak ini juga bisa memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga.

“Jangan anggap remeh gaji dan TPP berkurang, meskipun nilainya cuma ratusan ribu. Tapi ini bisa memantik keributan dalam rumah tangga. Isteri/suami pasti bertanya, kenapa gaji dan TPP berkurang, bisa timbul prasangka macam-macam. Sekali lagi saya harap pemerintah daerah bisa memberikan penjelasan secara resmi, jangan sampai menimbulkan permasalahan,” pungkasnya. (Apd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here