LANTANG.co, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Bengkulu Selatan, Senin (23/9/2019). Lima Puluhan massa mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Alquraniyah dan STIT Makrifatul Ilmi ini menyampaikan tujuh pernyataan sikap.

Adapun tujuh pernyataan sikap tersebut yang pertama, mendukung adanya dewan pengawas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari unsur independen yang memiliki integritas kuat dalam pemberantasan korupsi. Kedua, meminta KPK tidak menjadi alat politik. Ketiga, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi produk/kebijakan KPK dikarenakan 3 orang komisioner telah mengundurkan diri. Keempat, menuntut kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Kelima, pemberantasan tempat prostitusi. Keenam, pemberantasan Narkoba dan ketujuh, pembentukan mental pemuda.

Aksi damai dimulai dari titik kumpul di Halaman Masjid Maria Affan. Massa melakukan long march dari Halaman Masjid Maria Affan menuju Kantor DPRD melewati Jl. Jendral Sudirman. Aksi damai ini pun mendapat penjagaan ketat dari petugas kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan.

Setelah puas berorasi, lima perwakilan massa diperkenankan masuk ke kantor DPRD. Perwakilan demonstran diterima oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono bersama belasan anggota dewan lainnya.

“Kami minta, DPRD Bengkulu Selatan mengambil sikap dan kebijakan terhadap praktik maraknya prostitusi dan narkoba di Bengkulu Selatan,” jelas Korlap Aksi, Farhan Ramadhan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Juli Hartono menyampaikan akan meneruskan pernyataan sikap mahasiswa tersebut ke pusat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja DPRD.

“Tadi ada tujuh poin, Untuk poin 1 sampai poin 3 terkait dengan persoalan di pusat, DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan bersepakat menyampaikan hal itu ke pusat (DPR RI). Karena ini merupakan aspirasi masyarakat Bengkulu Selatan dan ini akan diteruskan ke pusat. Sedangkan untuk poin keempat sampai ketujuh akan kita sampaikan dan diskusikan dengan mitra kerja di daerah,,” tegas Juli Hartono. (Apd)

1 COMMENT

  1. Yang Kelima, pemberantasan tempat prostitusi. Mantap itu, seberapa besar saudara kita mau membuat perda tentang itu, jam malam, dan aturan maen tempat hiburan yang sudah menjamur di daerah ini, Aturan jam malam, aturan jam malam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here