LANTANG.co, Bengkulu Selatan – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) selalu menjadi pusat perhatian dan sorotan dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada). Termasuk di Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di Kabupaten Bengkulu Selatan, 9 Desember nanti.

Meski belum ada penetapan Calon, menurut Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Azes Digusti, jika ada ASN yang tidak netral, tetap akan diproses.

“Sekarang ini memang belum ada calon. Namun Bawaslu tetap bisa memproses meski belum ada penetapan calon. Ini berdasarkan UU no 5 tahun 2014, PP no 42/2004 tentang kode etik PNS, PP nomor 53 tahun 2010 tentnag disiplin PNS dna SE Menpan RB,” kata Azes Digusti.

Menurut dia, UU 5/2014 tentang ASN (Pasal 2 huruf d) dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan atas asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh atau kepentingan manapun. Lalu di PP 42/2004 tentang kode etik PNS (pasal 6 huruf h), Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi: Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.

Kemudian, SE MenPAN RB (Pasal 11 huruf c), PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dalam partai politik, misal:

PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah. Kemudian, PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai kepala daerah.

Berikutnya, PNS dilarang mengdeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah.

Kemudian, PNS dilarang menghadiri deklarasi calon/bakal calon kepada daerah. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti, Like, komentar atau sejenisnya) atau menyebar luaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi, maupun keterkaitan lain melalui media online maupun media sosial.

Selain itu, PNS juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Lalu, PNS juga dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (Pariwara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here