LANTANG.co, Bengkulu Selatan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan mengingatkan kepada kepala daerah atau petahana yang akan tampil di Pilkada mendatang untuk tidak mempolitisasi Bantuan sosial (Bansos) demi kepentingan politiknya.

Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Azes Digusti menegaskan peringatan yang disampaikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota khususnya Pasal 71 ayat 3.

Komisioner Bawaslu Bengkulu Selatan, Erina Okriani dan Noor M Tomi dalam sebuah kegiatan

Undang-undang tersebut menjelaskan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Salah satunya dari Bansos yang anggarannya dari APBD, APBN ataupun Dana Desa, baik berupa Bansos Tunai, Sembako, BLT dan bantuan lainnya,” terang Azes Digusti.

Untuk mencegah adanya politisasi Bansos, Bawaslu sudah melakukan berbagai langkah-langkah preventif dengan mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Panwascam di sebelas Kecamatan agar mengimbau dan mengawasi Pemerintah Daerah agar tidak mempolitisasi Bansos di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Azes Digusti dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Bengkulu Selatan, Dian Apriadi

Azes juga mengingatkan sanksi ada sanksi pidana bagi kepala daerah yang terbukti mempolitisasi Bansos sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

“UU tersebut memungkinkan Mendagri untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah jika terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 3,” pungkas Azes. (Pariwara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here