Bengkulu Selatan, LANTANG.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan mengingatkan setiap bakal pasangan calon jangan sampai melanggar protokol kesehatan.

“Kalau peraturan undang-undang nomor, memang tidak mencantumkan sanksi bagi pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Namu, Bawaslu bisa saja memasukkannya dalam pelanggaran administrasi,” ujar Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Azes Digusti.

Azes mengingatkan, bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 bisa terjerat pidana.

“Karena Bawaslu akan merekomendasikan instansi lain yang berwenang memberi sanksi bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini,” ujar dia.

Menurut Azes, kepatuhan terhadap protokol kesehatan di masa tahapan Pilkada ini menjadi sangat penting dilakukan. Khususnya pasangan calon harus memberi contoh agar tidak terjadi penularan corona ke masyarakat.

Dia pun melihat saat pendaftaran pasangan bakal calon pada 4-6 September terjadi kerumunan pendukung. Sehingga khawatir terjadi klaster baru penyebaran virus corona.

“Karena saat itu kita lihat banyak prosedur protokol kesehatan dilanggar, khususnya menaati jaga jarak, juga masker. Bahkan Bupati Bengkulu Selatan salah satu yang mendapat teguran dari Mendagri,” ujarnya.

Surat Peringatan dari Mendagri ini, lanjut Azes merupakan tamparan keras bagi penerapan prorokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 di Bengkulu Selatan, terutama dalam tahapan Pilkada.

Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Azes Digusti

“Kita semua berharap, Pilkada sukses dan tanpa ada kasus Covid-19. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapaslon, tim dan pendukungnya agar mentaati protokol kesehatan dalam setiap tahapan,” ingat Azes.

Azes meminta semua pasangan calon dan para tim sukses maupun pendukungnya, baik Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bapaslon agar menjaga kedisiplinan diri mentaati protokol kesehatan, karena demi keselamatan dan kesehatan semua.

Azes juga mengingatkan kepada Bapaslon, misalkan mau menyampaikan laporan ataupun koordinasi dan urusan lainnya ke Bawaslu agar tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak ada pengerahan massa.

“Termasuk dalam menyampaikan laporan, atau ada sengketa dan perselisihan ke Bawaslu atau Gakkumdu, kami ingatkan agar tidak perlu mengerahkan massa. Cukup yang berkepentingan saja yang datang. Ini untuk menghindari terjadinya kerumunan,” demikian Azes. (Pariwara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here